Jakarta, Gardu.id – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (8/10/25). Dony didampingi oleh dua wakil kepala, yaitu Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata.
Dalam prosesi tersebut, Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan.
“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta.
Dony kini memimpin lembaga baru yang sebelumnya dikenal sebagai Kementerian BUMN. Perubahan status kementerian menjadi badan ditetapkan melalui revisi Undang-Undang BUMN yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR pekan lalu.
Berbeda dengan struktur sebelumnya, BP BUMN tidak lagi memiliki fungsi pengawasan terhadap perusahaan pelat merah. Tugas pengawasan kini dialihkan kepada BPI Danantara.
BPI Danantara merupakan lembaga yang dibentuk pada awal masa pemerintahan Prabowo. Lembaga ini bertugas mengelola seluruh aset serta investasi milik BUMN.
Pada awal pembentukannya, Danantara masih berbagi kewenangan dengan Kementerian BUMN. Saat itu, Rosan Roeslani menjabat sebagai pimpinan Danantara, sementara Kementerian BUMN dipimpin oleh Erick Thohir.
Beberapa pekan sebelumnya, Prabowo melakukan perombakan kabinet dengan memindahkan Erick Thohir ke posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Tak lama setelah itu, ia mengajukan surat kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang BUMN.
Selain melantik Kepala BP BUMN, Prabowo juga mengangkat sejumlah pejabat negara lainnya. Di antaranya, Anggito Abimanyu yang ditunjuk sebagai Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
