Surabaya, Gardu.id – Jumlah negara yang berencana mengakui Palestina terus bertambah. Portugal menjadi yang terbaru, setelah sebelumnya Australia, Kanada, Prancis, dan Inggris menyatakan hal serupa.
Kementerian Luar Negeri Portugal mengumumkan bahwa pengakuan resmi terhadap Palestina akan berlangsung pada Minggu (21/9/25), sehari sebelum konferensi tingkat tinggi mengenai kenegaraan Palestina digelar di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA).
“Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi bahwa Portugal akan mengakui negara Palestina,” tulis pernyataan resmi yang dirilis di situs web kementerian tersebut, dikutip Al Jazeera, Sabtu (20/9).
“Deklarasi Pengakuan Resmi akan berlangsung pada hari Minggu, 21 September, sebelum konferensi tingkat tinggi pekan depan,” lanjut pernyataan itu.
Menurut surat kabar Correio da Manha, Perdana Menteri (PM) Portugal Luis Montenegro terlebih dahulu berkonsultasi dengan presiden serta parlemen sebelum memfinalisasi keputusan itu. Langkah ini menutup perdebatan panjang hampir 15 tahun di parlemen Portugal, sejak proposal pengakuan Palestina pertama kali diajukan oleh partai Blok Kiri pada 2011.
Pengumuman Portugal datang hanya beberapa hari setelah penyelidikan penting PBB menyimpulkan bahwa perang Israel di Gaza merupakan tindakan genosida. Data mencatat sedikitnya 65.141 orang tewas dan 165.925 lainnya terluka sejak Israel melancarkan serangan ke Gaza pada Oktober 2023. Ribuan korban diyakini masih terkubur di bawah reruntuhan.
Sehari sebelumnya, Jumat (19/9), seorang penasihat Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut bahwa Andorra, Australia, Belgia, Luksemburg, Malta, dan San Marino juga berencana mengakui Palestina bersama Prancis pada pertemuan tingkat tinggi di New York, Senin mendatang. Kanada dan Inggris pun menyatakan niat yang sama.
Dengan demikian, mereka akan bergabung dengan sekitar 147 negara—atau 75 persen anggota PBB—yang hingga April lalu telah lebih dulu mengakui Palestina sebagai negara.
Namun, langkah ini mendapat kecaman keras dari Israel dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut pengumuman Prancis sebagai “keputusan sembrono” yang “hanya mendukung propaganda Hamas.”
