Sidoarjo, Gardu.id – Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim mengingatkan pentingnya peran pers sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif dengan menempatkan amanat Undang-Undang Pers menjadi pedoman utama bagi setiap wartawan dalam menjalankan tugasnya.
“Pers wajib melakukan fungsi kontrol dan koreksi sosial. Kritik yang objektif justru menjadi bagian penting dalam pembangunan karena publik berhak memperoleh informasi yang benar,” ujarnya saat melantik kepengurusan PWI Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Senin (20/10/25).
Lutfil menyoroti potensi besar ekonomi Kab. Sidoarjo yang memiliki PDRB mendekati Rp300 triliun dengan sektor manufaktur mencapai 70%. Ia berharap para wartawan dapat berperan aktif mengawal agar potensi besar tersebut benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
“Atas nama PWI Jatim, saya juga berpesan agar seluruh wartawan di Sidoarjo tetap solid dan menjaga marwah profesi. Wartawan yang bersatu dan profesional akan membawa daerah ini semakin maju,” tuturnya.
Sebanyak lebih dari 20 pengurus PWI Kab. Sidoarjo periode 2025–2028 dilantik di Pendopo Delta Wibawa disaksikan Forjm Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kab. Sidoarjo dan sejumlah tamu undangan dari berbagai instansi.
Acara pelantikan diawali kegiatan sosial berupa penyerahan santunan kepada 50 anak yatim dan penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut menjadi simbol kepedulian sosial insan pers di ‘Kota Delta’ yang tidak hanya berfokus pada pemberitaan, melainkan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua PWI Sidoarjo periode 2025–2028 Mustain mengatakan, tema besar kepengurusan kali ini adalah ‘Pers Berkolaborasi Mewujudkan Sidoarjo Hebat, Baik, dan Bermartabat’ yang menjadi arah kerja organisasi dalam menghadapi dinamika dunia media yang semakin kompleks.
Menurut Mustain, tantangan terbesar dunia jurnalistik saat ini adalah disrupsi digital. Arus informasi yang sangat cepat membuat batas antara fakta dan hoaks menjadi kabur, sementara kredibilitas media terus diuji kecepatan dan tekanan publik.
“Di tengah perubahan besar ini, wartawan dituntut tetap menjaga profesionalisme dan integritas. PWI punya tanggung jawab moral memastikan informasi yang diterima publik tetap akurat, berimbang, dan dapat dipercaya,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Mustain memaparkan empat program prioritas pengurus baru. Pertama, peningkatan kompetensi dan profesionalisme wartawan melalui pelatihan, seminar, serta program sertifikasi berkelanjutan agar insan pers mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.
Kedua, membangun sinergi konstruktif antara insan pers dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Menurut Mustain, kerja sama yang baik tidak berarti kehilangan independensi, melainkan memperkuat peran pers dalam pembangunan daerah.
“PWI Sidoarjo akan turun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi publik agar lebih cerdas memilah informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi,” tambahnya.
Mustain yang juga wartawan Harian Bangsa itu menegaskan organisasi yang dipimpinnya akan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil perlu terus diperkuat.
Pers, katanya, tidak hanya berperan sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai mitra yang membantu mencari solusi bagi persoalan masyarakat. “Kolaborasi bukan berarti kompromi terhadap independensi, melainkan bentuk kematangan hubungan antara pers dan pemerintah yang saling menghormati.”
Mewakili Bupati Sidoarjo Subandi yang berhalangan hadir, Asisten Administrasi Umum Benny Airlangga mengapresiasi pelantikan pengurus baru PWI Sidoarjo dan berharap sinergi antara pemerintah dan insan pers dapat terus terjalin dengan baik.
“Pemerintah membutuhkan wartawan yang kritis dan berintegritas untuk menjadi mitra dalam pembangunan. Kritik yang konstruktif adalah vitamin bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan,” ujarnya.
