Jakarta, Gardu.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya senilai Rp13.255.244.538.149. Acara penyerahan berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/25).
Dari total uang tersebut, Wilmar Group tercatat memberikan jumlah terbesar, yakni Rp11,88 triliun. Sementara Musim Mas menyetorkan Rp1,18 triliun, dan Permata Group sebesar Rp186,43 miliar.
“Para terdakwa Wilmar Group dengan total Rp11,88 triliun, Permata Hijau Group Rp186 miliar, dan Musim Mas Rp1,8 triliun. Bahwa terdapat selisih pembayaran itu adalah Rp4,4 triliun akan dilakukan pembayaran dengan penundaan dan dengan cicilan,” ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers.
Burhanuddin juga menegaskan agar perusahaan-perusahaan tersebut segera melunasi kekurangan pembayaran.
“Tapi kami juga meminta pada mereka tepat waktu. Kami tidak mau ini berkepanjangan sehingga kerugian tidak segera kami kembalikan,” tuturnya.
Sebagai informasi, Wilmar, Musim Mas, dan Permata Group merupakan pihak yang terlibat dalam kasus korupsi fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) beserta turunannya. Ketiganya telah dinyatakan bersalah.
Wilmar diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp11.880.351.801.176,11, yang terdiri dari keuntungan tidak sah Rp1.693.219.880.621, kerugian negara Rp1.658.195.109.817,11, serta kerugian sektor usaha dan rumah tangga Rp8.528.936.810.738.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dana hasil rampasan dari kasus tersebut akan digunakan untuk membiayai renovasi sekolah dan pembangunan kampung nelayan.
Penyerahan uang pengganti senilai Rp13,25 triliun itu dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo.
“Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah lebih, dan kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar itu berapa kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus,” ujar Prabowo dalam acara di Kejaksaan Agung, Jakarta.
