Jakarta, Gardu.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, belum lama ini menyampaikan perkembangan terbaru terkait rencana seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Ia mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah instansi yang belum menyerahkan laporan kebutuhan formasi untuk pengadaan CPNS 2026.
Menurut Rini, keputusan pembukaan seleksi CPNS 2026 sepenuhnya menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk perhitungan alokasi pegawai negeri yang dibutuhkan.
“Kita lihat dulu, belum ada arahan dari Bapak Presiden. Kan kita harus hitung lagi, karena ini kan per 5 tahunan (rencana pengadaannya),” ungkap Rini saat ditemui di Kantor Perum Peruri, Rabu (10/9/25).
Ia menambahkan, setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib mengusulkan alokasi kebutuhan CPNS 2026 sesuai rencana kepegawaian lima tahunan yang telah disusun.
“Instansi pemerintah masing-masing kan harus mengalokasikan untuk CPNS kepegawaiannya, tentunya punya perencanaan kepegawaian 5 tahun. Mereka sudah harus hitung. Ini bukan dari KemenPAN, kalau KemenPAN kan hanya memberikan formasi,” jelas Rini.
Namun, hingga kini masih ada beberapa instansi yang belum melaporkan kebutuhannya. Hal itu membuat kepastian mengenai pembukaan seleksi CPNS 2026 belum bisa dipastikan.
“Ada beberapa yang sudah menyampaikan, ada juga yang belum. Karena mereka juga ada keterbatasan anggaran, sebetulnya,” kata Rini. Ia menekankan bahwa pengadaan CPNS memerlukan koordinasi erat antara instansi pemerintah dan Kemenpan agar dapat berjalan lancar.
Sebelumnya, Rini juga menyinggung soal seleksi CPNS 2025. Ia menuturkan bahwa pembukaan CPNS tahun tersebut pun masih menunggu instruksi Presiden Prabowo, mengingat proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 masih berlangsung.
“Kita belum ada arahan (Presiden), karena kan kita masih menyelesaikan yang kemarin saja belum selesai, yang PPPK saja belum selesai, wah itu banyak sekali,” ucapnya.
Rini menjelaskan, belum tuntasnya pengangkatan PPPK 2024 disebabkan oleh jumlah formasi yang mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah, yang dimulai sejak masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Karena kemarin itu formasi paling banyak sepanjang sejarah yang waktu zamannya pemerintahan sebelumnya. Saya masih menyelesaikan yang kemarin itu kan karena banyak sekali,” imbuhnya.
Ia juga menambahkan bahwa setiap instansi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih harus menuntaskan proses tersebut.
“Jadi instansi masing-masing juga sedang menyelesaikan, BKN juga, karena terlalu banyak, sedang diselesaikan.” tegas Rini.
Menurutnya, tantangan pengangkatan PPPK kali ini memang berat. Karena itu, diperlukan kerja sama antarinstansi agar seluruh formasi dapat ditangani tepat waktu. Rini pun berharap koordinasi berjalan baik sehingga proses pengangkatan bisa segera rampung.
