Jakarta, Gardu.id – Presiden Prabowo Subianto menugaskan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk menguati tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN). Perintah Prabowo itu sebagai respons atas insiden keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakang terjadi di sejumlah daerah.
“Hari ini, kami menindaklanjuti petunjuk Presiden, tadi malam,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan seusai menghadiri rapat koordinasi (rakor) tentang penugasan Presiden Prabowo tersebut di gedung Kementerian Kesehatan di Jakarta, Minggu (28/9/25).
Rakor tentang MBG itu diikuti Kementerian Koordinator bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Kepresidenan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Komunikasi Pemerintah, hingga Badan Gizi Nasional.
Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah dan instansi terkait sedang fokus menyikapi status Kejadian Luar Biasa (KLB) insiden keracunan menu makanan MBG yang baru-baru terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dan sejumlah daerah lain.
Sikap tegas Presiden Prabowo itu membuat beberapa kementerian langsung sibuk menggelar berbagai langkah menyikapi peristiwa keracunan anak-anak sekolah setelah menyantap makanan MBG.
“Kami menggelar rakor untuk perkuat tata kelola di BGN. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah akan ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi,” ujarnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan seusai rakor.
Menurutnya, pemerintah mengambil langkah tegas untuk memastikan program MBG berjalan aman dan higienis bagi seluruh anak Indonesia. sangat penting dan wajib bagi setiap SPPG untuk memiliki sertifikat laik higienis (SLHS). “Karena itu, sertifikat laik higienis jadi perhatian khusus. Wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS.”
Zulkifli meminta Menteri Kesehatan mengoptimalkan peran pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh Indonesia untuk memantau kegiatan SPPG secara berkala. Peran serta tenaga kesehatan di tingkat daerah penting untuk memastikan pasokan makanan tetap bergizi dan aman.
Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan menggelar rapat daring dengan seluruh kepala daerah pada Senin (29/9/25).
“Besok, kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan dan sekretaris daerah. Akan dihadiri langsung Menkes untuk memberi arahan teknis,” kata Tito.
Pertemuan daring yang akan dimulai pukul 08.00 WIB itu dijadwalkan membahas peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penerapan standar higienis di setiap SPPG.
