Jakarta, Gardu.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan memilih untuk menjaga supremasi sipil dalam memimpin roda pemerintahannya. Komitmen itu ditegaskannya menjawab pertanyaan sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pertemuan selama tiga jam pada Kamis (11/9/25) malam tersebut membahas berbagai isu krusial, termasuk isu darurat militer yang sempat menjadi perbincangan publik mengiringi gelombang demonstrasi melanda akhir Agustus lalu.Ketegasan Presiden Prabowo pada supremasi sipil itu diharapkan makin menguati prinsip demokrasi di Indonesia, sekaligus memastikan kekuasaan sipil tetap menjadi yang tertinggi dalam tatanan pemerintahan negara.
Isu darurat militer memang menjadi salah satu poin penting yang diangkat GNB. Salah satunya mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang mengungkapkan, Presiden Prabowo berkali-kali menegaskan komitmennya untuk menegakkan supremasi sipil.
“Itu salah satu poin yang kami sampaikan (terkait isu darurat militer). Supremasi sipil harus ditegakkan. Presiden Prabowo berkomitmen penuh untuk menegakkan prinsip tersebut,” kata Lukman Hakim Saifuddin seusai pertemuan.
Karena itu, Lukman mengajak masyarakat terus memantau realisasi janji Presiden Prabowo. “Kita lihat saja ke depan seperti apa, mudah-mudahan apa yang Beliau sampaikan, yang Beliau janjikan itu terealisasikan dalam tataran implementasi,”
Penegasan Prabowo tersebut juga memberikan sinyal kuat tentang arah kebijakan pemerintah yang akan tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola sipil.
Menteri Agama Nasaruddin Umar yang ikut hadir dalam pertemuan itu menyatakan, Presiden Prabowo memberikan jawaban terbuka atas berbagai pertanyaan dari para tokoh GNB.
“Hampir tiga jam dialog yang sangat terbuka. Penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa bersama Presiden. Dengan begitu terbuka, Presiden menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini,” ujar Menag dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.
Selain isu darurat militer, GNB juga menyoroti keterlibatan militer dalam berbagai kegiatan di ruang sipil. Mereka menyampaikan prajurit TNI tidak boleh dibebani atau disibukkan dengan tugas-tugas di luar tugas pokok dan fungsi mereka.
“TNI harus kuat pada diri bangsa ini, tanpa disibukkan hal-hal di luar peran dan tugas pokoknya. Hal ini merupakan manifestasi dari supremasi sipil yang sejati,” kata Lukman menambahkan.
Para pertemuan itu, GNB juga mengajukan dua permintaan penting kepada Presiden Prabowo. Pertama, segera membentuk komisi untuk reformasi Polri. Kedua, membentuk komisi investigasi independen untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan pada Agustus 2025, yang disebut GNB sebagai ‘Prahara Agustus’.
Presiden Prabowo secara lugas langsung menyetujui kedua usulan tersebut sebagai bukti kuat keseriusan pemerintahan yang dipimpinnya dalam menanggapi masukan dari masyarakat sipil. Termasuk sebagai upaya menguati institusi penegak hukum dan menjaga stabilitas nasional.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan GNB tersebut diikuti sejumlah tokoh nasional. Mereka menunjukkan representasi luas dari masyarakat sipil. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya dialog antara pemerintah dan elemen masyarakat dalam menjaga demokrasi.
Adapun tokoh-tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut meliputi diantaranya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, Prof M Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholish Madjid, Prof Dr Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera.
Juga nampak Alissa Q Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomar Gultom, Romo A Setyo Wibowo SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Eri Seda, Laode Moh Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, dan Slamet Rahardjo.
