Jakarta, Gardu.id – Artis Leony Vitria Hartanti mengungkap rincian anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2024. Dari dokumen setebal 520 halaman itu, ia menyoroti sejumlah pos anggaran yang menurutnya justru menimbulkan ironi bagi masyarakat.
Salah satu yang paling menonjol adalah perbandingan antara gaji dan tunjangan anggota DPRD dengan dana bantuan sosial (bansos). Leony menyebut, anggaran untuk gaji dan tunjangan DPRD mencapai Rp44 miliar, sedangkan dana bansos hanya sebesar Rp136 juta.
“Nah ini buat bansos loh cuma Rp136 juta,” tulis Leony dalam unggahan di media sosial pribadinya, Minggu (21/9/2025).
Mantan penyanyi cilik dari grup vokal Trio Kwek Kwek tersebut bahkan menghitung besaran dana bansos itu bila benar-benar dibagikan kepada masyarakat miskin di Tangsel. Hasilnya, setiap penerima hanya akan mendapatkan sekitar Rp3.148.
“Berarti per orang tuh cuma dapat 1 bungkus mi instan dalam setahun,” tambahnya.
Kritik Leony bermula dari pengalamannya ketika mengurus balik nama rumah warisan almarhum ayahnya. Ia mengaku terkejut karena dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga puluhan juta rupiah.
Menurutnya, pungutan itu terasa tidak adil sebab rumah tersebut sebelumnya sudah dikenai pajak saat pembelian serta setiap tahun melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Kesimpulannya, apa pun namanya—hibah, waris, atau punya SKB—kalau mau urus balik nama tetap harus bayar BPHTB itu,” tulis Leony.
Keluhan Leony yang viral itu mendapat tanggapan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP menegaskan bahwa warisan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh).
Namun, BPHTB yang dipersoalkan Leony adalah pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot Tangsel, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Meski sudah ada penjelasan, Leony tetap menyuarakan rasa kecewanya. Sebagai warga negara yang taat pajak, ia merasa berhak mempertanyakan pemanfaatan uang pajak dan kecewa melihat alokasi anggaran yang dianggap tidak memihak kepentingan masyarakat.
