Jakarta, Gardu.id – Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/25) malam, memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas (ratas) membahas beberapa isu strategis, termasuk mengevaluasi peraturan pemerintah (PP) mengenai devisa hasil ekspor (DHE).
“Tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus. Salah satunya mengenai sistem keuangan dan sistem perbankan, termasuk membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah (PP) tentang masalah devisa hasil ekspor (DHE),” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai ratas di Kertanegara, Jakarta.
Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan PP No. 8/2025. PP itu mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana DHE sumber daya alam (SDA) di bank-bank dalam negeri terhitung sejak 1 Maret 2025.
“Tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan pengaruhnya terhadap pemberlakuan DHE. Dari yang kami terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan,“ ungkap Prasetyo.
Ia menyebut, salah satu evaluasinya adalah masih ada beberapa celah dalam PP itu yang membuka peluang para pengusaha tak menempatkan dana devisa hasil ekspornya di dalam negeri.
“Ya masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Karena itu, problem tersebut yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” tutur Prasetyo.
Dalam pidatonya saat peresmian Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di Jakarta, Februari 2025, Presiden Prabowo menargetkan devisa Indonesia dalam setahun ke depan menyentuh minimal US$100 miliar setelah ada kebijakan mengenai penyimpanan DHE SDA di bank-bank dalam negeri.
Ratas di Kertanegara Minggu malam berlangsung selama kurang lebih tiga jam, dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Ratas juga dihadiri Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
